2.1 IDENTITAS BANGSA
a.
Pengertian Identitas Bangsa
Istilah
identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Secara
etimologis , identitas nasional berasal dari kata “identitas” dan “ nasional”.
Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian
harfiah; ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau
. sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Dalam antropologi identitas
adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi
sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri atau Negara
sendiri sehingga identitas itu tidak terbatas pada individu semata tetapi
berlaku pada suatu kelompok.
Jadi,
pegertian Identitas Nsaional adalah pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa,
filsafat pancasila dan juga sebagai Ideologi Negara sehingga mempunyai
kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara
termasuk disini adalah tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam arti lain
juga sebagai Dasar Negara yang merupakan norma peraturan yang harus dijnjung
tinggi oleh semua warga Negara tanpa kecuali “rule of law”, yang mengatur
mengenai hak dan kewajiban warga Negara, demokrasi serta hak asasi manusia yang
berkembang semakin dinamis di Indonesia. Setelah bangsa Indonesia bernegara
mulai dibentuk dan disepakati apa yang menjadi identitas nasional
Indonesia.Indonesia berhasil membentuk identitas nasional, kecuali pada saat
proses pembentukan ideology pancasila sebagai identitas nasional yang
membutuhkan perjuangan dan pengorbanan diantara warga bangsa.
b.
Unsur-unsur Pembentuk Identitas Nasional
Identitas nasional
Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan
gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas yaitu suku bangsa, agama,
kebudayaan, dan bahasa.
1.
Suku Bangsa
Suku
bangsa adalah golongan social yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak
lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Suku bangsa:
adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir),
yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di
Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak
kurang dari 300 dialek bangsa
2.
Agama
Bangsa
Indonesia dikenal sebagai masyarakat agamis. Agama-agama yang tumbuh dan
berkembang di nusantara adalah Islam, Kristen, katolik, Hindu, Budha, dan Kong
Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa orde baru tidak diakui sebagai agama resmi
Negara. Tetapi sejak pemerintahan president Abdurrahman Wahid istilah agama
resmi Negara dihapuskan.
Agama
Islam adalah agama yang mayoritas dianut oleh bangsa Indonesia. Dalam Islam
terdapat banyak golongan dan kelompok pemahaman misalnya kelompok islam santri
dan kelompok islam abangan. Kelompok Islam santri merupakan kelompok islam yang
ingin menunjukkan keislaman yang kuat, sedangkan kelompok islam abangan adalah
kelompok islam bagi masyarakat di daerah jawa.
3.
Kebudayaan
Kebudayaan
adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk social yang isinya adalah
perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan
oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang
dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam
bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang
dihadapi. Kebudayaan merupakan patokan nilai-nilai etika dan moral, baik yang
tergolong sebagai ideal atau yang seharusnya maupun yang operasional dan actual
didalam kehidupan sehari-hari.
4.
Bahasa
Bahasa
merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami system
perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsure bunyi ucapan manusia dan
digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Di Indonesia terdapat
bermacam-macam bahasa dari setiap suku-suku yang ada, missal bahasa jawa,
sunda, Madura, batak, dan lain sebagainya. Bahasa tersebut biasanya disebut
sebagai bahasa ibu atau bahasa daerah. Setelah kemerdekaan bahasa Indonesia
ditetapkan sebagai bahasa nasional..
5.
Tokoh
Kepemimpinan
dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi
factor pembentuk identitas nasional. Pemimpin diberbagai Negara dianggap
sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat dan symbol persatuan bangsa
yang bersangkutan. Beberapa contoh misalnya Mahatma Gandhi di India, Soekarno
di Indonesia, Tito di Yugoslavia, Nelson Mandela di Afrika Selatan.
6.
Bhineka Tunggal Ika
Prinsip
bhineka tunggal ika pada dasarnya adalah kesediaan warga, bangsa untuk bersatu
dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga
bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut Negara dan pemerintahnya, tanpa
menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Sesungguhnya
warga bangsa memiliki kesetiaan ganda. Warga setia pada identitas primordialnya
dan warga juga memiliki kesetiaan pada pemerintah dan Negara namun mereka
menunjukkan kesetiaan yang lebih besar pada kebersamaan yang terwujud dalam
bangsa dan Negara dibawah satu pemerintah yang sah. Mereka sepakat untuk hidup
bersama dibawah satu bangsa meskipun berbeda latar belakang.
7.
Sejarah
Persepsi
yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan
atau membentuk identitas nasional. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa
lalu seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan
solidaritas tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antara anggota
masyarakat itu.
8.
Perkembangan Ekonomi
Perkembangan
ekonomi (industrialisasi) akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi
sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi
kebutuhan masyarakat semakin saling bergantung diantara jenis pekerjaan. Setiap
orang akan bergantung untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semakin kuat saling
ketergantungan anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi akan semakin
besar solidaritas dan persatuan dalam masyarakat
9.
Kelembagaan
Unsur
lain yang berperan dalam pembentuk identitas nasional berupa lembaga dan
pemerintahan politik. Lembaga-lembaga itu seperti birokrasi, angkatan
bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Lembaga itu melayani dan
mempertemukan warga tanpa membeda-bedakan asal-usul dan golongan dalam
masyarakat. Kerja dan perilaku lembaga politik dapat mempersatukan orang
sebagai satu bangsa.
c.
Bentuk Identitas Nasional Indonesia
1. Bahasa
Nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.
Bahasa
Indonesia berawal dari bahasa melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan
yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928.
Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional
sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia.
2. Bendera
Negara yaitu Sang Merah Putih
Makna
dari warna merah putih yaitu warna merah berarti berani putih berarti suci.
Lambang merah putih sudah dikenal sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia
yang kemudian diangkat sebagai bendera Negara.
3. Lagu
Kebangsaan Yaitu Indonesia Raya
Indonesia
Raya sebagai lagu kebangsaan yang pada tanggal 28 oktober dinyanyikan untuk
pertama kali sebagai lagu kebangsaan Negara.
4. Lambang
Negara yaitu Garuda Pancasila
Garuda
adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang Negara terinspirasi dari
salah satu arca yang ada di candi kidal yaitu Garudeya
5. Semboyan
Negara Yaitu Bhineka Tunggal Ika
Bhineka
tunggal ika memiliki arti yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Menunjukkan
kenyataan bahwa bangsa kita heterogen namun tetap berkeinginan menjadi satu
bangsa yaitu bangsa Indonesia.
6. Dasar Negara yaitu Pancasila
Merupakan
kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa yang kemudian menjadi dasar dalam
system pemerintahan Indonesia .
7. Konstitusi
(Hukum Dasar) Negara yaitu UUD 1945
Merupakan
hokum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan
perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara.
8. Bentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
Bentuk
Negara adalah kesatuan sedang bentuk pemerintahan adalah republic. System
politik yang digunakan adalah system politik demokrasi. Saat ini identitas
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat disepakati untuk
tidak ada perubahan.
9. Konsepsi
Wawasan Nusantara
Sebagai
cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba
beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa. Serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
10. Kebudayaan
daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan
dari kelompok bangsa Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi dapat diterima
dan dinikmati oleh masyarakat luas merupakan kebudayaan nasional. Kebudayaan
nasional pada dasarnya adalah puncak dari kebudayaan daerah.
2.2 Permasalahan Sparatisme OPM
Peristiwa yang disebut
Pemberontakan Papua terjadi pada 1 Juli 1971. Sebuah gerakan yang bertujuan
untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat didirikan untuk melepaskan diri
dari Republik Indonesia. Gerakan tersebut bernama Organisasi Papua Merdeka
(OPM), dan pemberontakan mereka dilandasi pemikiran bahwa wilayah mereka tidak
memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun
negara-negara Asia lainnya.
Pada tahun 1969, atas perjanjian Indonesia
dengan Belanda, wilayah Papua yang sebelumnya dikuasai Belanda—diserahkan kepada
Indonesia. Sejak itu, wilayah Papua pun menyatu dengan NKRI. Namun, OPM
menganggap hal itu sebagai penyerahan dari satu tangan penjajah ke penjajah yang
lain. Akhirnya, pada 1 Juli 1971,
Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem dan Jacob
Hendrik Prai, menaikkan bendera Bintang Fajar dan memproklamasikan berdirinya
Republik Papua Barat. Namun republik itu tidak berumur panjang, karena segera
ditumpas oleh militer Indonesia, di bawah perintah Presiden Soeharto.
Jelaslah bahwa OPM itu lahir dan dibentuk di Irian Jaya, dikenal dan
disebarkan khususnya oleh faksi pimpinan Terianus Aronggera (SE) di Manokwari.
Jadi dapat dikatakan bahwa fakta tentang lahirnya OPM itu sudah terungkap
sehingga menghilangkan berbagai spekulasi selama ini. Berbagai spekulasi yang
muncul selama ini misalnya oleh pemerintah Indonesia bahwa OPM itu dibentuk
oleh Belanda dengan tokoh-tokohnya yakni Markus Kaisiepo, Nicolaas Jouwe dan
kawan-kawan. Atau OPM itu lahir di pedalaman Irian Jaya melalui berbagai
kegiatan pemberontakan.
Mengenai Bendera, OPM
dipimpin Terianus Aronggera (SE) tetap menggunakan bendera Papua rancangan Mr. De Rijke yang dikibarkan pertama
kali pada tanggal 1 November 1961 sedangkan OPM pimpinan Aser Demotekay merancang
suatu bendera baru.
Menurut Dinas Sejarah Militer Kodam XVII Cenderawasih, ada lima sebab
yang menyebabkan pemberontakan OPM, yaitu:
- Aspek Politik
- Pada masa pemerintahan Belanda, pemerintah Belanda menjanjikan kepada rakyat Papua untuk mendirikan suatu negara (boneka) Papua yang terlepas dari negara Republik Indonesia. Beberapa pemimpin putra daerah yang pro-Belanda mengharapkan akan mendapatkan kedudukan yang baik dalam negara Papua tersebut. Janji pemerintah Belanda itu tidak dapat direalisir sebab Irian Jaya harus diserahkan kepada Indonesia melalui perjanjian New York 1962. Walaupun dalam perjanjian itu terdapat pasal tentang hak untuk menentukan nasib sendiri, namun pelaksanaannya diserahkan kepada Indoenesia dan disaksikan oleh pejabat PBB. Apalagi pada tahun 1965 menyatakan keluar dari PBB, sehingga dukungan dari PBB tidak dapat diharapkan lagi.
- Aspek Ekonomis
- Pada tahun 1964, serta tahun-tahun 1965 dan 1966, keadaan ekonomi di Indonesia pada umumnya sangat buruk, dan memberikan pengaruh yang sangat terasa di Irian Jaya. Penyaluran barang-barang kebutuhan pangan dan sandang ke Irian Jaya macet dan sering terlambat ditambah pula dengan tindakan para petugas Republik Indonesia di Irian Jaya yang memborong barang-barang yang ada di toko dan mengirimnya ke luar Irian Jaya untuk memperkaya diri masing-masing. Akibatnya Irian Jaya mengalami kekurangan pangan dan sandang. Kondisi yang demikian ini tidak pernah dialami oleh rakyat Irian Jaya pada masa penjajahan pemerintah Belanda.
- Aspek Psychologis
- Rakyat Irian Jaya pada umumnya berpendidikan kurang atau rendah diwilayah pesisir pantai dan di wilayah pedalaman tidak berpendidikan, sehingga mereka kurang berpikir secara kritis. Hal ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhi. Mereka lebih banyak dipengaruhi emosi daripada pikiran yang kritis dan sehat dalam menghadapi suatu permasalahan. Bila suatu janji itu tidak ditepati maka sikap mereka akan berubah sama sekali. Misalnya sebagai bukti dalam hal ini adalah Mayor Tituler Lodwijk Mandatjan yang menyingkir 2 (dua) kali ke pedalaman Manokwari tetapi kembali lagi dan mengaku taat kepada pemerintah Indonesia.
- Aspek Sosial
- Pada masa Belanda para pejabat pemerintah lokal di Irian Jaya pada umumnya diangkat dari kalangan kepala suku (dibanding dengan di Jawa dimana Belanda mengangkat pegawai dari golongan Priyayi). Kalau mereka itu memberontak maka mereka akan mendapat dukungan dan pengaruh dari sukunya serta dalam suasana yang genting pada kepala suku itu harus berada ditengah-tengah sukunya itu. Misalnya, Lodwijk Mandatjan.
- Aspek Ideologis
- Di kalangan rakyat Irian Jaya hidup suatu kepercayaan tentang seorang pemimpin besar sebagai Ratu Adil yang mampu membawa masyarakatnya kepada kehidupan yang lebih baik atau makmur. Gerakan ini di Biak disebut gerakan Koreri (Heilstaat) atau Manseren Manggundi. Kepercayaan ini yang memberikan motivasi bagi pemberontakan yang dipimpin oleh M. Awom di Biak, dimana M. Awom dianggap sebagai pimpinan besar menyerupai Nabi Musa yang oleh para pengikutnya dianggap Sakti.
Selanjutnya
berdasarkan dengan hasil wawancara dengan beberapa tokoh OPM baik didalam dan
diluar Negeri maka diperoleh sebab-sebab pemberontakan sebagai berikut:
- Rasa Nasionalisme Papua, senasib dan seperjuangan untuk berjuang bagi kemerdekaan bangsa dan negara Papua Barat (West Papua).
- Hendak meningkatkan dan mewujudkan janji Belanda yang tidak sempat direalisir akibat Integrasi dengan Indonesia secara Paksa dan Tidak Adil.
- Persetujuan politik antara Belanda dan Indonesia yang melahirkan perjanjian New York 1962 itu tidak melibatkan bangsa Papua (Wakilnya) sebagai bangsa dan tanah air yang dipersengketakan.
- Latar belakang sejarah yang berbeda antara rakyat Papua Barat dan bangsa Indonesia.
- Masih terdapat perbedaan Sosial, Ekonomi dan Politik antara bangsa Papua dan Bangsa Indonesia.
- Tereksploitasi hasil dari Papua Barat yang dilakukan secara besar-besaran untuk bangsa Indonesia, sedangkan rakyat Papua Barat tetap miskin dan terbelakang.
- Tekanan terhadap rakyat Papua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak awal Integrasi hingga saat ini.
- Hendak mewujudkan cita-cita dari gerakan Cargo, yaitu suatu bangsa dan Papua Barat yang Makmur di akhir Jaman.
.
2.3 Upaya Penanggulangan Masalah
Identitas nasional
Segala bentuk penurunan identitas nasional
haruslah segera ditangani dengan sikap
dewasa . Perasaan bangga dengan bangsa dan negaranya haruslah ditanamkan sedari
dini. Agar kelak anak bangsa menjadi anak yang kuat, mempunyai semangat
patriotisme, semangat kebangsaan, semangat untuk mempersembahkan karya terbaik
bagi bangsa dan negara dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun dibidang yang lain.
Dewasa
ini bangsa Indonesia kususnya masyarakat Papua harus memiliki visi yang jelas
dalam melakukan reformasi dalam hubungannya dengan identitas nasional secara
dinamis. Melalui dasar filosofi bangsa dan Negara yaitu Bhineka Tunggl Ika,
yang terkandung dalam filosofi Pancasila. Masyarakat Papua harus semakin
terbuka, dan dinamis namun harus berkeadaban serta kesadaran akan tujuan hidup
bersama dalam berbangsa dan bernegara. Dengan kesadaran akan kebersamaan dan
persatuan tersebut maka bangsa Indonesia akan mampu mengukir identitas
nasionalnya secara dinamis di dunia internasional
3.1 KESIMPULAN
Dari berbagai alasan atau sebab-sebab pemberontakan
OPM sebagaimana diuraikan diatas, maka disimpulkan bahwa pemberontakan OPM di
Irian Jaya terjadi karena "Ketidakpuasan
terhadap keadaan, kekecewaan, dan telah tumbuh suatu kesadaran Nasionalisme
Papua Barat".
Ketidakpuasan terhadap keadaan ekonomi
yang buruk pada awal integrasi dan terutama pada tahun-tahun 1964 , 1965 dan
1966 dan juga terhadap sikap aparat pemerintah dan Keamanan yang tidak terpuji.
Juga tidak puas terhadap sikap memandang rendah atau sikap menghina orang Irian
yang sering sengaja ataupun tidak sengaja menggeneralisir keadaan suatu suku
dengan suku-suku lainnya
Seharusnya
identitas nasional Indonesia itu telah diawali dengan adanya kesadaran politik
bangsa Indonesia sebelum bernegara. Dalam prakteknya tumbuhnya gerakan
sparatisme sebagai gerakan menentang pemerintah dan perwujudkan rasa kesal
kepada Negara Indonesia karena ketidakadilan seperti yang terjadi di Papua
telah menumbuhkan benih-benih kebencian. Dengan demikian nasionalisme yang
tumbuh didalam diri rakyat Papua merupakan cerminan nasionalisme yang azas
kedaerahan yang didorong rasa ketidakadilan.
DAFTAR PUSTAKA
Winarno.
2007. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : PT.Bumi Aksara
Azra
Azyumardi. Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia,
Masyarakat Madani. Jakarta : Tim ICCE UIN.
